Oleh: Dr. Suhardin, S.Ag., M.Pd.
Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (LPLH&SDA) Majelis Ulama Indonesia
Badak Jawa di Persimpangan Kebijakan Konservasi
Wacana pemindahan sebagian badak jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, telah mengundang perhatian publik. Gagasan tersebut muncul dari kekhawatiran terhadap kelangsungan hidup salah satu satwa paling langka di dunia yang kini bergantung pada satu kawasan habitat alami.
Secara ekologis, kekhawatiran tersebut memiliki dasar rasional. Konsentrasi seluruh populasi badak jawa dalam satu bentang alam menghadirkan risiko besar apabila terjadi bencana alam, wabah penyakit, perburuan, atau kerusakan habitat secara masif. Ancaman tsunami di kawasan Selat Sunda, misalnya, merupakan risiko yang patut diperhitungkan dalam perencanaan konservasi jangka panjang.
Namun, pertanyaan mendasarnya bukan sekadar apakah badak jawa perlu dipindahkan, melainkan apakah pemindahan itu benar-benar akan menyelamatkan kehidupannya. Jangan sampai atas nama penyelamatan satwa langka, manusia justru menciptakan ancaman baru bagi satwa yang hendak dilindunginya. Dalam perspektif Majelis Ulama Indonesia, persoalan ini bukan hanya urusan teknis konservasi, tetapi juga menyangkut amanah keagamaan, tanggung jawab moral, dan kewajiban manusia menjaga keseimbangan ekosistem.
Fatwa MUI: Melestarikan Satwa Langka adalah Kewajiban Keagamaan
Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan Fatwa Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem. Fatwa ini menegaskan bahwa melestarikan satwa langka untuk menjaga keseimbangan ekosistem hukumnya wajib. Melakukan perburuan dan perdagangan ilegal satwa langka hukumnya haram. Demikian pula tindakan yang mengancam kelestarian satwa dan merusak keseimbangan ekosistem bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan dalam Islam.
Fatwa tersebut mengandung pesan fundamental bahwa satwa bukan sekadar objek ekonomi, komoditas perdagangan, atau kekayaan alam yang bebas diperlakukan menurut kehendak manusia. Satwa merupakan bagian dari sistem kehidupan yang diciptakan Allah dengan fungsi ekologis masing-masing.
Al-Qur’an dalam Surah Al-An’am ayat 38 menyatakan:
Wa mā min dābbatin fil-arḍi wa lā ṭā’irin yaṭīru bijanāḥaihi illā umamun amṡālukum.
Artinya: Tidak ada seekor binatang pun di bumi dan burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat seperti kamu.
Ayat tersebut memberikan landasan teologis bahwa kehidupan satwa memiliki kedudukan yang harus dihormati. Manusia memang diberi amanah sebagai khalifah di bumi, tetapi kekhalifahan bukanlah legitimasi untuk mendominasi dan mengeksploitasi seluruh makhluk hidup tanpa batas. Kekhalifahan adalah tanggung jawab untuk memelihara, melindungi, dan memastikan keberlanjutan kehidupan.
Karena itu, dalam perspektif Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2014, keberhasilan konservasi badak jawa tidak cukup diukur dari jumlah individu yang berhasil dipindahkan. Ukuran keberhasilannya harus mencakup keselamatan satwa, keberhasilan reproduksi, perlindungan habitat, dan terjaganya keseimbangan ekosistem dalam jangka panjang.
Antara Menyelamatkan Spesies dan Membahayakan Individu
Dalam ilmu konservasi modern, pembentukan populasi kedua merupakan salah satu strategi untuk mengurangi risiko kepunahan spesies yang terkonsentrasi dalam satu habitat. Secara teoritis, pendekatan ini dapat dibenarkan. Namun, pemindahan satwa liar, terlebih spesies yang sangat langka, mengandung risiko biologis dan ekologis yang tidak sederhana.
Badak jawa memiliki kebutuhan habitat yang spesifik, meliputi ketersediaan vegetasi pakan, sumber air, kubangan, tutupan hutan, ruang jelajah, serta kondisi lingkungan yang mendukung perilaku alaminya. Perubahan habitat secara mendadak dapat menimbulkan stres, gangguan kesehatan, perubahan perilaku, bahkan kematian.
Pengalaman kematian badak jawa bernama Musofa setelah proses translokasi di kawasan konservasi Ujung Kulon pada November 2025 menjadi pengingat penting mengenai kompleksitas penanganan satwa yang sangat rentan. Namun, kematian tersebut tidak boleh secara sederhana dinyatakan sebagai akibat langsung pemindahan tanpa mempertimbangkan hasil pemeriksaan medis dan kondisi kesehatan sebelumnya. Dalam kaidah fikih dikenal prinsip: Lā ḍarara wa lā ḍirār. Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan.
Prinsip ini relevan dalam menentukan kebijakan konservasi. Upaya menyelamatkan suatu spesies harus dilaksanakan dengan mengurangi risiko penderitaan dan kematian individu satwa sejauh mungkin. Di sinilah pentingnya pendekatan kehati-hatian ekologis. Keputusan pemindahan tidak boleh didasarkan semata-mata pada pertimbangan politik, popularitas kebijakan, atau keinginan menunjukkan keberhasilan program. Kebijakan harus bertumpu pada bukti ilmiah yang kuat, penilaian risiko yang transparan, serta pengawasan konservasi yang independen.
Ujung Kulon Bukan Sekadar Tempat Tinggal Badak
Taman Nasional Ujung Kulon bukan hanya ruang geografis tempat badak jawa hidup. Kawasan tersebut merupakan satu kesatuan ekosistem yang terbentuk melalui interaksi panjang antara tanah, air, vegetasi, mikroorganisme, satwa, dan dinamika alam. Badak jawa menjadi bagian dari hubungan ekologis tersebut. Sebagai herbivora besar, badak berperan dalam memengaruhi struktur vegetasi melalui aktivitas makan dan pergerakannya. Kehadirannya juga menjadi bagian dari dinamika habitat hutan tropis. Dengan demikian, pemindahan badak tidak dapat dipahami seperti memindahkan barang dari satu gudang ke gudang lainnya.
Ada hubungan ekologis yang harus diperhitungkan. Lebih jauh, apabila pembentukan habitat kedua dilakukan, perlindungan Ujung Kulon tidak boleh dikurangi sedikit pun. Kawasan asal tetap harus dipertahankan sebagai habitat utama yang aman dari perburuan, perambahan, kebakaran, pencemaran, dan perubahan fungsi lahan. Kita tidak boleh membangun paradigma konservasi yang menyelamatkan satwa dengan cara meninggalkan rumah ekologisnya.
Dalam konteks ini, Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2014 harus dipahami secara utuh. Kewajiban melestarikan satwa langka tidak dapat dipisahkan dari kewajiban menjaga keseimbangan ekosistem. Artinya, perlindungan satwa dan perlindungan habitat merupakan dua tanggung jawab yang tidak dapat dipertentangkan.
Ekoteologi Islam: Menjaga Kehidupan, Bukan Sekadar Mengelola Populasi
Dalam khazanah Islam, konsep mīzān atau keseimbangan memiliki kedudukan fundamental. Allah SWT berfirman dalam Surah Ar-Rahman ayat 7–8: Was-samā’a rafa’ahā wa waḍa’al-mīzān. Allā taṭgau fil-mīzān. Artinya: Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan keseimbangan, agar kamu tidak melampaui batas dalam keseimbangan itu.
Ayat tersebut mengandung pesan bahwa keseimbangan merupakan bagian dari keteraturan ciptaan Allah. Kepunahan suatu spesies bukan sekadar hilangnya sejumlah individu satwa, melainkan hilangnya bagian dari kekayaan hayati dan hubungan ekologis yang terbentuk melalui proses alam yang sangat panjang.
Dalam perspektif ekoteologi, tindakan manusia yang mengancam keberlanjutan spesies harus dinilai sebagai persoalan moral. Karena itu, penyelamatan badak jawa merupakan bagian dari tanggung jawab menjaga kehidupan, yang dapat dipahami melalui prinsip ḥifẓ al-nafs dan perluasan kajian maqāṣid al-syarī’ah menuju ḥifẓ al-bī’ah, yaitu perlindungan lingkungan hidup.
Manusia tidak hanya berkewajiban menghindari kerusakan, tetapi juga melakukan tindakan aktif untuk mencegah kepunahan. Namun, tindakan aktif tersebut harus berlandaskan ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, dan pertimbangan kemaslahatan yang menyeluruh.
Lima Pesan Moral terhadap Wacana Pemindahan Badak Jawa
Saya memandang bahwa wacana pemindahan badak jawa perlu ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab moral, ilmiah, dan kebangsaan. Pertama, keselamatan badak jawa harus menjadi hukum tertinggi dalam keputusan konservasi. Tidak boleh ada kebijakan yang menjadikan satwa langka sebagai objek percobaan tanpa kajian ilmiah yang memadai. Setiap individu badak memiliki nilai konservasi yang sangat tinggi karena keberlangsungan spesies ini bergantung pada populasi yang amat terbatas.
Kedua, pembentukan habitat kedua harus didasarkan pada kelayakan ekologis yang terukur. Kelayakan Alas Purwo harus diuji melalui penelitian vegetasi pakan, daya dukung habitat, risiko penyakit, keamanan kawasan, potensi konflik, serta kemampuan pemantauan dan perlindungan jangka panjang.
Ketiga, Ujung Kulon harus tetap dilindungi sebagai rumah ekologis utama badak jawa. Pemindahan sebagian populasi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi status perlindungan, membuka peluang perubahan fungsi kawasan, atau melemahkan pengawasan terhadap habitat asal.
Keempat, keputusan konservasi harus transparan dan melibatkan para ahli. Pemerintah perlu membuka ruang partisipasi ilmuwan, dokter hewan konservasi, pengelola taman nasional, masyarakat sekitar kawasan, organisasi lingkungan, dan unsur keagamaan. Transparansi diperlukan untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memastikan keputusan benar-benar berorientasi pada keselamatan satwa.
Kelima, fatwa perlindungan satwa langka harus menjadi gerakan moral nasional. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2014 tidak boleh berhenti sebagai dokumen normatif. Fatwa harus diterjemahkan menjadi pendidikan ekologis, dakwah konservasi, perlindungan habitat, penguatan penegakan hukum, dan perubahan perilaku masyarakat.
Jangan Sampai Konservasi Kehilangan Nurani
Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga badak jawa sebagai salah satu kekayaan hayati yang sangat langka di dunia. Kepunahan badak jawa bukan hanya kehilangan bagi bangsa Indonesia, tetapi juga kehilangan permanen bagi keanekaragaman hayati dunia. Karena itu, wacana pemindahan badak jawa tidak semestinya dihadapkan pada pilihan sederhana antara mendukung atau menolak.
Persoalan yang lebih mendasar adalah memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berpihak pada keberlangsungan kehidupan. Apabila kajian ilmiah membuktikan bahwa pembentukan populasi kedua dapat mengurangi risiko kepunahan, memiliki tingkat keselamatan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan menjamin perlindungan habitat asal, maka langkah tersebut patut dipertimbangkan. Sebaliknya, apabila persyaratan ekologis dan keselamatan belum terpenuhi, pemindahan harus ditunda sampai seluruh risiko utama dapat ditangani secara memadai.
Dalam Islam, niat baik tidak membenarkan cara yang membahayakan kehidupan. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2014 memberikan arah moral yang jelas: satwa langka wajib dilestarikan untuk menjaga keseimbangan ekosistem.
Badak jawa tidak membutuhkan sekadar tempat baru. Ia membutuhkan jaminan kehidupan yang aman, habitat yang lestari, dan kebijakan manusia yang berakal sekaligus berhati nurani. Jangan sampai kita mengaku sedang menyelamatkan badak jawa, padahal yang sesungguhnya kita lakukan hanyalah memindahkan masalah ekologis dari Ujung Kulon ke Alas Purwo. Menyelamatkan badak berarti menyelamatkan kehidupan. Menjaga habitat berarti menjaga keseimbangan ciptaan Tuhan. Dan menjaga keduanya merupakan bagian dari amanah manusia sebagai khalifah di muka bumi.
